Menko Luhut: Alih bentuk Digital Pemerintahan Jadi Kunci Mempercepat Perkembangan Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan instruksi korps-nya untuk percepat usaha alih bentuk service digital dengan lengkap. Pesan ini dikatakan Presiden waktu pimpin Sidang Cabinet Pleno di Istana Negara, Selasa 9 Januari 2024.
Tindak lanjuti instruksi ini, Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas untuk mengoordinasikan pemercepatan alih bentuk digital pemerintah.
Menko Luhut sampaikan support penuh pemercepatan alih bentuk digital pemerintah yang dapat jadi dasar saat percepat pembangunan di periode pendek, menengah dan panjang.
Jika Mekanisme Pemerintah Berbasiskan Electronic (SPBE) ini jalan maka mengubah fundamental saat tingkatkan perkembangan Indonesia jadi lebih cepat,” tutur Luhut dalam info tercatat, Sabtu (13/1/2024).
Awalnya, Jokowi sudah menyepakati alih bentuk BUMN Peruri jadi GovTech atau team pengurus digital pemerintahan. Kedatangan GovTech sudah ditata dalam Perpres Nomor 82/2023 mengenai Pemercepatan Alih bentuk Digital dan Keterpaduan Service Digital Nasional yang ditandatangani Presiden pada Desember 2023.
Anas menjelaskan, pada Sidang Cabinet Pleno Presiden mengutamakan beberapa cara penting sebagai tutorial alih bentuk digital service pemerintahan. Pertama, Indonesia harus selekasnya berproses mempunyai service digital terintegrasi atau mungkin tidak terpisah-pisah seperti sejauh ini.
“Service terintegrasi itu harus berbasiskan keperluan pemakai (pemakai centric), tidak dengan pendekatan per lembaga pemerintahan,” terang ia.
Menko Luhut: Alih bentuk Digital Pemerintahan Jadi Kunci Mempercepat Perkembangan Indonesia
Ke-2 , akselerasi alih bentuk digital service pemerintahan lewat alih bentuk sistematis BUMN Peruri jadi GovTech alias team pengurus digital pemerintahan. Ke-3 , Jokowi mengutamakan pentingnya kerja kolaboratif di semua baris.
Alih bentuk digital pemerintah pasti memerlukan kerjasama, pengembangan, dan pengabdian untuk kerja sama lintasi bidang dengan melepaskan ego untuk pastikan Indonesia siap jadi negara paling depan dalam alih bentuk digital,” papar bekas kepala Instansi Peraturan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP) itu.
Kerja kolaboratif dibutuhkan saat perkuat tiga dasar alih bentuk digital. Yakni Digital ID (Jati diri Kependudukan Digital), digital payment, dan transisi data untuk interoperabilitas service.
Ke-4, pelindungan data personal. “Perintah bapak Presiden yang menjadi concern khusus ialah keamanan data. Kematangan keamanan data harus ditanggung atau dijaga mengarah standard internasional. Sama sesuai best practice yang sudah dipakai di beberapa negara,” sambungnya.
“Cara selanjutnya, koordinir implementasi sembilan service fokus yang hendak dikonsolidasikan, salah satunya service pendidikan. Kesehatan, bansos, kepolisian, digital ID, digital payment, dan service aparat negara,” tandas Anas.
